patemon-purbalingga.desa.id. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah menggelar acara Desk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Desa Wisata Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung mulai Selasa (10/12) hingga Kamis (12/12) di Gedung Disporapar, Jalan Pemuda No. 136, Kota Semarang.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB di lantai 2 gedung tersebut dihadiri oleh perwakilan desa-desa penerima bantuan keuangan (bankeu) pariwisata tahun 2024 dari seluruh Jawa Tengah. Salah satu perwakilan yang hadir adalah Erik Silvano, Kasi Kesra Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Erik merupakan pelaksana bidang kegiatan pembangunan di Desa Patemon yang bertanggung jawab atas laporan penggunaan dana bantuan pariwisata.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan asistensi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana bantuan yang telah diterima oleh desa-desa penerima. Kepala Disporapar Jawa Tengah, Agung Hariyadi, SE, MM, menyampaikan bahwa acara ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023, yang mengatur tata kelola dana bantuan keuangan untuk pengembangan desa wisata.

Dalam sambutannya, Agung Hariyadi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan pariwisata. “Kami berharap setiap desa penerima bantuan dapat menyusun laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pengembangan desa wisata di Jawa Tengah,” ujarnya.

Acara ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk berkonsultasi langsung dengan tim pendamping dari Disporapar terkait kendala yang dihadapi dalam menyusun LPJ. Selain itu, peserta diminta membawa dokumen laporan pertanggungjawaban sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Erik Silvano menyampaikan bahwa pihaknya siap mengikuti arahan dalam acara ini untuk memastikan pengelolaan dana bantuan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. “Bantuan ini sangat berarti bagi Desa Patemon dalam mengembangkan potensi wisata lokal. Kami berkomitmen untuk melaporkan setiap penggunaan dana dengan jelas dan akurat,” ungkap Erik.

Dengan pelaksanaan Desk Laporan ini, Disporapar Jawa Tengah berharap program bantuan pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung sektor pariwisata daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.