Jika kita berbicara infrastruktur, yang terlintas dalam pikiran adalah pembangunan secara fisik. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dan digunakan sebagai langkah untuk mensejahterakan warganya melalui peran partisipasinya. Hal ini dibuktikan dalam pemerintahan Joko Widodo dimana pembangunan infrastruktur menjadi hal utama yang diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan infrastruktur desa?

Hal yang sama juga terjadi di desa, infrastruktur desa menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian warga desa. Membangun infrastruktur desa tidak sekedar membangun jalan dan gapura saja. Pembangunan infrastruktur desa sangat beragam, misalnya pembangunan irigasi sawah, pengadaan drainase, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, pembangunan embung, dan lain sebagainya. Alasan utama pengadaan infrastruktur desa ialah minimnya fasilitas sarana dan prasarana utama yang ada di desa. Keterbatasan tersebut menjadi penyebab desa sulit berkembang. Desa biasanya didominasi oleh wilayah agraris yang sebagian besar warganya bekerja sebagai petani. Jika aksesibilitas yang handal untuk mobilisasi ke kota tidak tersedia, petani akan sulit menjual hasil panennya ke kota sehingga akhirnya penjualan hasil panen kurang optimal. Begitu pula dengan pembangunan irigasi dan pengadaan teknologi penunjang pertanian. Jika tidak ada pembangunan irigasi di sawah, maka petani hanya dapat mengandalkan hujan untuk mengairi lahan pertaniannya. Dengan pembangunan infrastruktur desa tersebut, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat desa diharapkan juga meningkat.

Seringkali pembangunan infrastruktur menemui kendala, terutama karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat desa seringkali hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tanpa melihat sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang telah dibangun seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal dan kurang dirawat karena masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki atas sarana yang telah dibangun. Desain perencanaan dan pengelolaan yang ditentukan oleh elit pemerintahan, tingkat akuntabilitas yang rendah serta rentan manipulasi akibat kurang adanya transparansi dana yang dikelola menyebabkan lingkaran praktik korupsi terjadi di desa. Tidak heran jika seringkali kita menemui kualitas pembangunan infrastruktur desa yang buruk, misalnya jalan baru dibangun satu tahun tetapi kondisinya sudah rusak dan berlubang.

Pembangunan infrastruktur desa Patemon disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat, dan disepakati dengan metode partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan yang transparan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal yang fundamental untuk dijalankan demi meminimalisir tindak penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran program yang telah direncanakan. Masyarakat desa hendaknya dijadikan sebagai aktor pembangunan, sehingga infrastruktur yang terwujud merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa Patemon.